KUPANG ,NW.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mulai melakukan evaluasi serius terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, pembangunan tidak boleh lagi hanya berorientasi pada capaian fisik semata, tetapi harus mengedepankan mutu, keselamatan, kepatuhan regulasi, dan prinsip keberlanjutan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Melki saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi dalam Mendukung Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi, yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya terlihat selesai. Kualitas, keselamatan, dan kepatuhan terhadap standar harus menjadi perhatian utama,” tegas Gubernur Melki di hadapan para pelaku jasa konstruksi.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma serta berbagai pemangku kepentingan strategis di sektor konstruksi, mulai dari pejabat pemerintah, kontraktor, konsultan, akademisi, hingga aparat penegak hukum.
Gubernur Melki menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.
Komitmen tersebut, kata dia, telah dituangkan secara tegas dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, yang menempatkan infrastruktur berkelanjutan sebagai prioritas utama.
Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemprov NTT telah melaksanakan berbagai program infrastruktur strategis, mulai dari sektor jalan, sumber daya air, permukiman, hingga pelayanan dasar lainnya.
Namun demikian, Gubernur mengakui perlunya evaluasi menyeluruh untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.
“Forum ini menjadi ruang evaluasi terbuka. Kita ingin tahu apa yang sudah berhasil, apa yang masih bermasalah, dan apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Selain sebagai forum evaluasi, rapat kerja ini juga dimanfaatkan sebagai sarana keterbukaan informasi kepada publik.
Pemprov NTT, lanjut Gubernur, berkomitmen menyampaikan capaian pembangunan secara transparan dan akuntabel guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Beny Nahak, menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan agenda strategis untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur tahun 2025 sekaligus memperkuat mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan.
“Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi hasil pembangunan, meningkatkan mutu jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah,” kata Beny.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam rapat kerja ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur di NTT berjalan sesuai standar, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja tersebut diikuti oleh unsur pemerintah provinsi dan balai-balai di NTT, pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, aparat penegak hukum, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
