JAKARTA.NW.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, melakukan langkah strategis dengan menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, di Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat percepatan pembangunan NTT, dengan fokus pada reformasi birokrasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan layanan publik.
Agenda dilanjutkan dengan rapat teknis bersama jajaran Kemendagri, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah dan Direktur BUMD serta Barang Milik Daerah Yudia Ramli.
Dari pertemuan tersebut, lahir 14 agenda strategis yang siap ditindaklanjuti.
Salah satu poin utama adalah percepatan perubahan status Bank NTT menjadi Perseroda. Dokumen Ranperda disebut telah lengkap dan kini masuk tahap pemeriksaan substansi sebelum mendapatkan nomor registrasi.
Selain itu, pemerintah pusat turut mengawal Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memuat 14 objek retribusi potensial sebagai upaya mendongkrak PAD NTT.
Kemendagri juga mendorong optimalisasi sistem opsen pajak serta peningkatan peran kabupaten/kota dalam mendukung operasional Samsat. Penertiban kendaraan berplat luar daerah akan dilakukan melalui operasi terpadu.
Dalam aspek reformasi birokrasi, penataan jabatan fungsional menjadi perhatian utama. Pemprov NTT diminta menyiapkan kajian komprehensif sebagai dasar penguatan kebijakan hingga ke tingkat Presiden.
Tak hanya itu, penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah juga mendapat dukungan, termasuk rencana penggabungan sejumlah dinas untuk meningkatkan efisiensi.
Terkait kepegawaian, mekanisme pengangkatan Sekretaris Daerah ditegaskan harus melalui seleksi terbuka dan koordinasi dengan gubernur. Sementara usulan Sekda Provinsi NTT masih menunggu keputusan Presiden.
Di bidang SDM, Pemprov NTT juga mengusulkan penambahan kuota Institut Pemerintahan Dalam Negeri guna memenuhi kebutuhan aparatur pemerintahan.
Penataan PPPK turut dibahas, di mana pemerintah pusat membuka ruang penempatan dan mutasi dengan syarat administrasi yang jelas dan sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam kebijakan fiskal, batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen ditegaskan belum dapat direlaksasi secara umum. Daerah diminta fokus pada efisiensi belanja serta inovasi peningkatan PAD.
Sementara di sektor pendidikan, Pemprov NTT mengusulkan relaksasi dana BOS untuk membantu pembiayaan tenaga PPPK paruh waktu. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.
Penguatan BLUD rumah sakit juga menjadi perhatian, dengan dorongan peningkatan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan kualitas layanan kesehatan.
Selain itu, optimalisasi aset daerah melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dipandang sebagai langkah strategis meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Menutup pertemuan, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan kebijakan strategis daerah
.
Pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong birokrasi yang lebih adaptif, fiskal yang kuat, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat NTT.
