JAKARTA, NW.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan
Dimana melalui keikutsertaan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, bersama sang istri, Vera Asadoma, dalam Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang diikuti para Wakil Gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia tersebut merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan integritas pribadi, keluarga, serta kelembagaan pemerintahan.
Pelatihan berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Gedung Merah Putih KPK RI.
Para peserta mendapatkan berbagai materi penting terkait penguatan nilai-nilai antikorupsi, pembangunan budaya integritas dalam birokrasi, identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, hingga penyusunan rencana aksi penguatan integritas.
Selain itu, peserta juga diajak melakukan refleksi kepemimpinan guna memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
KPK menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dari pembentukan karakter dan keteladanan para penyelenggara negara.
Karena itu, program PAKU Integritas dirancang untuk membangun pemimpin yang memiliki integritas tinggi, etika yang kuat, serta ketangguhan moral dalam menjalankan amanah jabatan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, para pasangan pejabat negara mendapatkan pembekalan khusus mengenai peran keluarga dalam menjaga integritas pejabat publik.
KPK menekankan bahwa keluarga merupakan benteng moral utama yang berperan penting dalam menanamkan nilai kesederhanaan, kejujuran, serta komitmen antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Partisipasi Johni Asadoma dan Vera Asadoma dalam kegiatan tersebut menjadi bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi.
Kehadiran keduanya juga mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di NTT, sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
