KUPANG.NW.id – Plafon ruang makan rumah jabatan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, roboh pada Minggu pagi, 17 Mei 2026 sekitar pukul 06.00 WITA.
Beruntung saat kejadian belum ada aktivitas di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Peristiwa tersebut terjadi di ruang makan rumah jabatan Wagub NTT yang diketahui baru direnovasi pada tahun 2024.
Dugaan sementara, ambruknya plafon dipicu rembesan air dari bagian cor atas bangunan yang sudah lama mengalami kebocoran.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kondisi rembesan air sebelumnya sudah pernah dilaporkan.
Namun karena belum dilakukan penanganan menyeluruh, plafon akhirnya jatuh pada Minggu pagi.
“Kalau saat itu ada aktivitas di ruang makan, kemungkinan ada korban karena plafon yang roboh cukup besar,” ujar sumber di lokasi kejadian.
Pasca insiden tersebut, Wakil Gubernur NTT dikabarkan akan sementara pindah ke rumah pribadi agar rumah jabatan dapat diperbaiki secara total.
Menanggapi kejadian itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Beni Nahak, langsung turun ke lokasi bersama tim teknis untuk mengecek kondisi bangunan dan menghitung tingkat kerusakan.
Menurut Beni Nahak, usia rumah jabatan Wagub NTT yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi salah satu faktor utama kerusakan bangunan.
“Kalau melihat umur bangunan, ini sudah sangat tua. Secara teknis bangunan mengalami penyusutan kualitas setiap tahun sehingga kondisi sekarang cukup riskan,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya kini sedang menghitung dua alternatif penanganan, yakni rehabilitasi total atau pembangunan baru rumah jabatan Wagub NTT.
“Tindak lanjutnya ada dua alternatif, rehab total atau bangun baru tahun depan. Semua masih dihitung sambil menunggu arahan gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Selain itu, seluruh plafon bangunan direncanakan akan dibongkar dan diganti baru karena material gypsum dinilai berbahaya apabila tetap dipertahankan.
“Permasalahan utamanya dari rembesan air pada cor atas bangunan.
Saat hujan air tergenang lalu merembes masuk dan merusak plafon,” tambahnya.
Hasil perhitungan tim teknis nantinya akan diserahkan ke Biro Umum sebelum diteruskan kembali ke PUPR untuk proses penanganan dan perbaikan lanjutan.
