Kupang ,NW.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka peluang kolaborasi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Opsi kolaborasi ini muncul di tengah wacana DKI Jakarta yang mengajukan diri sebagai tuan rumah PON 2028.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menilai keinginan DKI Jakarta tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat kesiapan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki ibu kota.
“Kalau menurut saya, permintaan DKI Jakarta itu wajar-wajar saja. Mereka unggul dari sisi sarana prasarana dan fasilitas olahraga yang lengkap,” ujar Johni Asadoma, Minggu (21/12/2025).
Meski demikian, Johni menegaskan bahwa penentuan tuan rumah PON tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Menurutnya, Provinsi NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melalui seluruh tahapan tersebut secara formal dan saat ini hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
“Sejauh ini NTT dan NTB sudah mengikuti seluruh mekanisme dan prosedur. Secara formal semua sudah dilalui, tinggal menunggu SK dari Menpora,” jelasnya.
Johni memastikan, apabila SK Menpora telah diterbitkan, maka NTT dan NTB siap memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyukseskan PON 2028.
Mantan Kapolda NTT itu juga menyinggung pentingnya pemerataan pembangunan olahraga secara nasional.
Ia mengingatkan bahwa wilayah Indonesia bagian utara, barat, dan timur telah lebih dulu menjadi tuan rumah PON.
“Di Utara sudah, di Barat sudah (Aceh–Sumut), di Timur sudah (Papua). Sekarang giliran wilayah Selatan. Artinya, masyarakat NTT dan NTB sangat berharap PON 2028 tetap dilaksanakan sesuai penunjukan awal,” tegasnya.
Jika NTT–NTB dipercaya sebagai tuan rumah, lanjut Johni, maka seluruh wilayah Indonesia akan merasakan pemerataan sebagai penyelenggara ajang olahraga nasional terbesar tersebut.
Terkait wacana DKI Jakarta sebagai tuan rumah, Pemprov NTT justru melihatnya sebagai peluang untuk membangun kolaborasi antardaerah.
“Kalau PON 2028 tetap di NTT–NTB, kita bisa kolaborasi dengan DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujarnya.
Menurut Johni, sejumlah venue olahraga yang membutuhkan biaya pembangunan besar dapat dilaksanakan di daerah yang infrastrukturnya telah siap.
“Venue-venue yang pembangunannya mahal bisa dilaksanakan di DKI, Jabar, atau Jatim. Ini bagus karena ada kolaborasi, pembiayaan bisa lebih hemat dan tidak terlalu mahal,” katanya.
Johni berharap pemerintah pusat, termasuk Menpora dan Presiden, dapat segera mengambil keputusan agar daerah dapat melakukan persiapan secara maksimal.
“Kami berharap ada keputusan cepat dari pemerintah pusat supaya kami bisa bekerja total, fokus menyiapkan SDM dan pembiayaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa NTT dan NTB masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan fasilitas olahraga yang saat ini masih terbatas.
Pemprov NTT, lanjut Johni, berencana memanfaatkan seluruh potensi wilayah, mulai dari Pulau Timor, Sumba, hingga Flores, sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan KONI Pusat atau Panitia Besar (PB) PON.
Selain itu, Pemprov NTT telah melakukan koordinasi dan studi tiru ke Jawa Barat yang sebelumnya sukses menjadi tuan rumah PON 2016.
“Kami belajar banyak dari Jawa Barat, mulai dari organisasi, prestasi, administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.
Johni menegaskan bahwa PON memiliki empat tujuan utama, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi.
“Harapannya, kalau PON dilaksanakan di NTT–NTB, ekonomi masyarakat juga ikut naik,” pungkasnya.
Kalau mau, saya bisa:
