Wagub NTT Sampaikan Sejumlah Persoalan Strategis kepada Komisi IX DPR RI, dari Stunting hingga Dokter Spesialis

LABUAN BAJO,NW.id – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 23–24 Juli 2026 untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan, hingga jaminan sosial.

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, disambut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Pertemuan turut dihadiri pimpinan sejumlah instansi vertikal dan mitra kerja, di antaranya BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP3MI, Balai Besar POM, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten.

Dalam paparannya, Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, perlindungan pekerja, dan peningkatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Johni mengungkapkan bahwa sekitar 75,28 persen penduduk bekerja di NTT masih berada di sektor informal.

Kondisi tersebut membuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, ia menyoroti masih terbatasnya tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan di sejumlah wilayah kepulauan.

Akibatnya, masyarakat dari daerah terpencil masih harus melakukan perjalanan jauh ke Kota Kupang untuk memperoleh layanan kesehatan rujukan dengan biaya yang tidak sedikit.

Wagub juga mengusulkan agar Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Sabu Raijua guna melihat langsung persoalan tingginya angka stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, serta faktor sosial budaya.

Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan balai hiperbarik di Labuan Bajo sebagai fasilitas kesehatan strategis yang mendukung kawasan pariwisata super prioritas.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah.

Menurutnya, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja untuk memperkuat kebijakan serta dukungan anggaran agar pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan keluarga, dan perlindungan sosial semakin dirasakan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Komisi IX DPR RI juga menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, diberikan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dasar pengemasan makanan bagi keluarga penerima manfaat sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.