Wagub NTT Desak Polisi Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual di Pengungsian Gempa Flores

KUPANG.NW.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Jhoni Asadoma dan Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap setiap pelaku kekerasan seksual di lokasi pengungsian korban gempa Flores.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi mengenai dugaan kekerasan seksual di tengah kondisi warga yang masih tinggal di tenda-tenda darurat pascabencana.

Jhoni Asadoma menegaskan, pemerintah akan memperkuat koordinasi mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa bersama aparat kepolisian untuk memastikan keamanan warga di lokasi pengungsian.

“Kita akan koordinasi di tingkat pemerintah desa hingga kepolisian untuk menjaga hal ini tidak terjadi lagi,” ujar Jhoni, Senin (7/9/2026).

Ia meminta kepolisian tidak ragu memproses secara hukum setiap pelaku kekerasan.

“Yang melakukan kekerasan harus ditangkap dan diproses secara hukum,” tegasnya.

Menurut Jhoni, memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan tindak kejahatan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi.

“Karena melakukan kejahatan di saat bencana itu lebih tidak manusiawi,” katanya.

Ia berharap aparat keamanan segera meningkatkan pengawasan sehingga warga yang masih bertahan di tenda pengungsian dapat merasa aman dan nyaman.

“Untuk itu kita berharap, aparat keamanan bisa lebih cepat memberikan kenyamanan bagi warga pengungsi gempa Flores yang masih berada di tenda-tenda darurat,” harapnya.

Emilia: Perempuan dan Anak Sangat Rentan

Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni turut menyoroti kerawanan kekerasan seksual di lokasi pengungsian.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menerima informasi dari sejumlah pihak mengenai dugaan kekerasan seksual yang terjadi di tenda pengungsian.

“Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman, bahwa terjadi kekerasan seksual di tenda pengungsian,” ujar Emilia.

Ia menegaskan, ancaman kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

“Anak-anak laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi yang sama menjadi korban kekerasan seksual,” jelasnya.

Karena itu, Emilia meminta pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan penataan fasilitas di lokasi pengungsian, termasuk memisahkan toilet bagi perempuan dan anak-anak.

“Kita berharap, pemerintah daerah harus bisa memetakan atau memisahkan toilet untuk perempuan dan anak,” tandasnya.

Emilia juga meminta aparat kepolisian meningkatkan pengamanan di kawasan pengungsian untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan sekaligus memberikan perlindungan kepada para korban.

“Kita minta untuk kepolisian harus bisa memberikan kenyamanan bagi korban yang saat ini masih berada di tenda pengungsian,” pungkasnya.