KUPANG ,NW,id – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukan dana hibah, melainkan kredit produktif yang wajib dikembalikan oleh penerima.
Penegasan itu disampaikan Charlie saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu (21/2).
“Namanya Kredit Usaha Rakyat, jadi harus untuk usaha. Bukan untuk kebutuhan konsumtif. Ini bukan bantuan gratis,” tegasnya.
Menurut Charlie, KUR merupakan instrumen strategis untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Ia mengibaratkan KUR sebagai “doping” bagi usaha kecil agar mampu berkembang lebih cepat, namun tidak boleh menimbulkan ketergantungan.
Pada 2026, Bank NTT mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang diperuntukkan bagi pekerja migran asal NTT. Ia berharap dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat usaha produktif masyarakat.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR dengan tetap mengikuti mekanisme perbankan.
Melki menyebut pemerintah pusat membuka peluang penambahan plafon KUR jika penyerapan di daerah berjalan maksimal.
“Kalau KUR yang sudah diberikan melalui perbankan itu habis dan memang dibutuhkan tambahan, pemerintah pusat siap menambah lagi. Kuncinya ada pada penyerapan di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap membantu mengusulkan calon penerima yang layak namun tetap menyerahkan proses analisis kepada perbankan agar kualitas kredit terjaga.
Melki optimistis, potensi penyaluran KUR di NTT tahun ini dapat menembus lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh lembaga perbankan bergerak secara optimal.
Dalam forum tersebut, turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT Yan J.H. Simarmata, serta Pengamat Ekonomi Regional James Adam.
Gubernur Melki turut memetakan empat persoalan utama UMKM di NTT, yakni akses modal, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan akses pasar. Untuk memperkuat akses pasar, Pemprov NTT mendorong pemanfaatan NTT Mart sebagai etalase produk lokal yang telah tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT.
