Australia dan NTT Perkuat Sistem Penanggulangan Bencana Berbasis Data

KUPANG.NW.id -Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, mengunjungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Provinsi NTT di Lasiana, Kupang, Jumat (31/7). 

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana investasi jangka panjang Pemerintah Australia telah membantu memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT yang kini dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Pusdalops-PB NTT pertama kali dibangun melalui dukungan Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDRR) pada tahun 2015 dan kemudian diperkuat melalui Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di bidang penanggulangan bencana.

Dukungan tersebut tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi, sumber daya manusia, serta tata kelola penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, tim Pusdalops menjelaskan bagaimana pusat pengendalian ini kini beroperasi selama 24 jam untuk menerima, memverifikasi, dan menganalisis informasi kebencanaan dari seluruh kabupaten/kota di NTT melalui aplikasi INATANA, sistem informasi kebencanaan yang dikembangkan BPBD Provinsi NTT bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT dengan dukungan Program SIAP SIAGA.

Melalui sistem tersebut, informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai kepada pengambil keputusan kini dapat diterima, diverifikasi, dan dianalisis dalam hitungan menit. Percepatan aliran informasi ini memungkinkan pemerintah merespons kejadian bencana secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan secara lebih tepat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Selain mendukung respons darurat, data yang dihimpun melalui INATANA kini dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana dan perubahan iklim.

Sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan Portal Satu Data Provinsi NTT sehingga informasi kebencanaan dapat dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa penguatan sistem penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pihak.

"Penanggulangan bencana tidak bisa hanya menjadi urusan pemerintah.

Yang paling penting adalah membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Karena itu, saya berharap model seperti TOP Ranger yang sudah berjalan baik di Kota Kupang dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di NTT," kata Gubernur Melki Laka Lena.

"Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Australia dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di NTT. Namun yang lebih penting, dukungan ini harus menghasilkan masyarakat yang semakin mandiri dan mampu menghadapi risiko bencana di daerahnya sendiri," ujar Melki.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi NTT.

Ia mengatakan bahwa Australia bangga dapat melihat secara langsung hasil kerja sama yang telah memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem penanggulangan bencana di NTT.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah dan para mitra di lapangan, serta menjadi landasan bagi kerja sama yang akan terus berlanjut di masa mendatang.

"Saya bangga dapat melihat langsung hasil kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi NTT di bidang penanggulangan bencana.

Menurut saya, hasilnya nyata, dan kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini agar sistem yang telah dibangun tetap berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Duta Besar Roderick Brazier.

"Keberhasilan ini tidak mungkin dicapai tanpa kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT. Kami sangat menghargai kolaborasi ini dan berharap kerja sama di bidang penanggulangan bencana dapat terus berlanjut," ujar Brazier.

Dalam kunjungan ke Pusdalops-PB, Duta besar dan rombongan juga mendengar secara langsung testimoni dari berbagai inovasi yang lahir dari dukungan Program SIAP SIAGA, termasuk TOP Ranger, kemitraan antara BPBD Kota Kupang, Grab, dan para pengemudi transportasi daring yang membantu pelaporan cepat kejadian bencana, serta Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) yang memperkuat tata kelola kebencanaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kedua inisiatif tersebut menunjukkan bahwa ketangguhan bencana dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kelompok rentan.

Jefry Adulanu, Koordinator TOP Ranger, mengatakan kemitraan antara BPBD Kota Kupang, Grab, dan para pengemudi transportasi daring telah mengubah jaringan transportasi menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan bencana.

"Sebagai pengemudi kami berada di lapangan setiap hari. Melalui TOP Ranger kami dilatih melaporkan kejadian secara cepat dan terstandar sehingga informasi bisa diterima pemerintah dalam hitungan menit.

Kami tidak hanya mengantar penumpang, tetapi juga ikut membantu melindungi masyarakat ketika bencana terjadi," kata Jefry.

Sementara itu, Desderdea Kanni, Ketua Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) Provinsi NTT, mengatakan dukungan SIAP SIAGA telah mendorong perubahan mendasar dalam pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.

"Perubahan terbesar bagi kami bukan sekadar terbentuknya ULD-PB, tetapi tumbuhnya pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah mitra yang dapat berkontribusi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan membangun ketangguhan bencana.

Ketika semua orang dilibatkan, sistem penanggulangan bencana menjadi lebih adil dan lebih kuat," ujarnya. 

Kunjungan ini memperlihatkan bahwa investasi Australia di NTT tidak berhenti pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi berfokus pada penguatan sistem yang memungkinkan pemerintah daerah bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berbasis data dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. Dengan kapasitas yang kini telah dimiliki pemerintah daerah, manfaat investasi tersebut diharapkan akan terus dirasakan bahkan setelah Program SIAP SIAGA berakhir.