Wagub Johni Asadoma Dampingi Komisi IX DPR RI, BLK Mabar Disiapkan Cetak Tenaga Kerja Berkualitas

LABUAN BAJO, NW.id – Komisi IX DPR RI bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma meninjau UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Jumat (24/7/2026) siang 

Hal ini untuk memastikan pengembangan pelatihan vokasi berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo.

Kunjungan kerja reses yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, turut dihadiri perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Rombongan meninjau langsung kondisi fasilitas, kebutuhan instruktur, hingga efektivitas program pelatihan yang selama ini dijalankan BLK.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja di NTT.

"Kehadiran Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di BLK Manggarai Barat menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat NTT," kata Johni.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas BLK sehingga mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang di Labuan Bajo.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa keberhasilan BLK tidak hanya diukur dari banyaknya pelatihan yang dilaksanakan, tetapi juga dari jumlah lulusan yang berhasil bekerja atau membuka usaha sendiri.

"Kami hadir untuk mendengarkan langsung berbagai kebutuhan di lapangan. Pelatihan di BLK harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, termasuk data alumni yang terserap di dunia kerja maupun menjadi wirausahawan," tegas Felly.

Dalam dialog tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan bahwa BLK Manggarai Barat tidak hanya melayani peserta dari daerahnya, tetapi juga menjadi pusat pelatihan bagi pemuda dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.

Namun, ia mengakui BLK masih menghadapi keterbatasan sarana.

Hingga kini, kegiatan teori dan praktik masih memanfaatkan aula utama karena belum memiliki ruang kelas khusus.

Menanggapi hal itu, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI Agung Nuroahmat menyatakan pemerintah pusat siap mendukung pengadaan peralatan pelatihan modern apabila pemerintah daerah menyiapkan bangunan pendukung.

Sebagai solusi sementara, Kemnaker menyarankan penggunaan sekat pada aula utama agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif.

Selain penguatan fasilitas, Kemnaker juga mengalokasikan program pelatihan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang akan menjangkau sekitar 150–200 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026.

Program tersebut akan berada di bawah pembinaan BLK Lombok dan BLK Pembina Kupang.

Menutup kunjungan, Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Felly, keberadaan sedikitnya 11 hotel bintang lima di Labuan Bajo menjadi peluang besar untuk mendukung pembangunan fasilitas pelatihan dan asrama bagi peserta BLK.

"Pengembangan SDM harus menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan mempercepat lahirnya tenaga kerja lokal yang berkualitas dan siap mengisi kebutuhan industri pariwisata," pungkasnya.