Wagub NTT Jhoni Asadoma Hadiri Raker APPSI, Bahas Optimalisasi Pajak Air Permukaan dan UMKM

LOMBOK.NW.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Jhoni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).

Rapat kerja yang diikuti para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran Jhoni Asadoma menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya untuk mewujudkan kemandirian fiskal, mengembangkan potensi PAD, dan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub NTT didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi Nange, Sekretaris BPAD Provinsi NTT Florianus Napal, serta Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT Patrik Neonbeni.

Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.

Sementara itu, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa APPSI merupakan wadah penting bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi antardaerah dan komunikasi yang erat dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya optimalisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ia menjelaskan bahwa optimalisasi PAP tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya air yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha, layanan air minum, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air, penerapan sistem pengawasan yang lebih akurat, serta penyempurnaan mekanisme pembagian hasil yang lebih proporsional. Pemerintah pusat pun menyatakan siap mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan di daerah.

Selain itu, Wamendagri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat ekosistem UMKM melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, hingga transformasi digital agar mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya itu, Bima Arya juga memaparkan sejumlah strategi peningkatan PAD melalui pengelolaan anggaran yang efektif, optimalisasi aset daerah, penguatan tata kelola BUMD dan BLUD, fasilitasi investasi, serta penyusunan tata ruang yang terintegrasi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembukaan resmi Rapat Kerja APPSI oleh Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai momentum memperkuat kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.