NGADA.NW.id — Tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar berinisial YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, membuka kembali persoalan klasik yang terus berulang,bantuan negara ada, tetapi gagal menjangkau yang membutuhkan karena tersandung administrasi.
Bupati Ngada, Raymundus Bena, mengungkap fakta-fakta hasil penelusuran tim pemerintah daerah di lapangan. Salah satu temuan paling mencolok, sebelum meninggal dunia, YBR diketahui berulang kali menanyakan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada ibunya.
Namun hingga hari terakhir hidupnya, dana itu tak pernah diterima.
Menurut Bupati Raymundus, secara sistem dana PIP untuk YBR sudah tersedia, tetapi pencairannya gagal karena persoalan administrasi kependudukan.
KTP ibu korban masih tercatat di Kabupaten Nagekeo, sementara domisili keluarga sudah berada di Kabupaten Ngada.
“Secara aturan, pencairan tidak bisa dilakukan. Ibunya diminta pulang mengurus administrasi lebih dulu,” kata Raymundus.
Masalahnya, proses itu tak kunjung selesai. Setiap kali YBR bertanya, jawaban yang diterimanya sama: menunggu urusan administrasi.
Fakta lain yang terungkap, YBR telah ditinggalkan ayahnya sejak berusia sekitar satu tahun tujuh bulan.
Ia merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dan lebih banyak diasuh oleh neneknya di kebun, jauh dari pengawasan keluarga inti dan sistem perlindungan sosial yang memadai.
“Kondisi psikologis anak ini sangat rentan. Ia hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian,” ujar Bupati Ngada.
Pada hari kejadian, YBR tidak masuk sekolah dan pergi ke kebun neneknya. Saat itu, sang nenek tidak berada di lokasi.
Beberapa warga sempat melihat korban sendirian sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia.
Negara Hadir Setelah Tragedi
Kasus ini memicu sorotan tajam terhadap sistem bantuan sosial dan pendidikan yang dinilai lebih menekankan kelengkapan dokumen dibanding kondisi riil warga miskin.
Bupati Raymundus mengakui, tragedi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.
Ia memastikan Pemkab Ngada akan melakukan penertiban administrasi kependudukan secara menyeluruh, bahkan dengan pendekatan door to door.
“Kami tidak bisa lagi menunggu warga datang. Negara harus aktif menjemput,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Ngada juga menyiapkan beasiswa versi daerah serta bantuan seragam sekolah untuk mencegah anak-anak lain terjebak dalam situasi serupa.
Tragedi YBR kini bukan sekadar duka keluarga, tetapi alarm keras bahwa di balik angka-angka bantuan sosial, masih ada anak-anak yang terlewat — dan terlambat ditolong.
