Jakarta,NW.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara yang digelar Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II (KK III), Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain, di antaranya Gubernur Papua, Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur NTT, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pemaparannya, Wagub Johni menyampaikan gambaran umum kondisi kawasan perbatasan Republik Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL) di Provinsi NTT, mulai dari kondisi infrastruktur, potensi wilayah, hingga berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT.
“Kami terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan melalui penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, serta sektor kelautan dan perikanan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di beranda terdepan,” ujar Wagub Johni di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Namun demikian, Johni Asadoma menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang memerlukan perhatian serius pemerintah pusat, khususnya terkait belum tuntasnya penetapan batas wilayah pada beberapa segmen perbatasan RI–RDTL, yakni Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment.
“Masih ada segmen perbatasan yang belum disepakati secara final. Jika tidak segera diselesaikan, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial hingga menyentuh aspek kedaulatan negara,” tegasnya.
Selain persoalan batas wilayah, Wagub Johni juga menyoroti belum ditetapkannya NTT sebagai provinsi kepulauan, meskipun secara faktual NTT memiliki 609 pulau.
Ia juga mengusulkan alih status sejumlah jalan provinsi menjadi jalan nasional serta memohon dukungan pembangunan kembali jembatan rusak di kawasan perbatasan.
“Keterbatasan fiskal daerah membuat kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Infrastruktur perbatasan ini bukan semata kepentingan daerah, melainkan kepentingan nasional,” katanya.
Menurut Wagub NTT, pembangunan kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar.
“Jika kawasan perbatasan maju dan masyarakatnya sejahtera, maka kedaulatan negara akan semakin kuat,” ujarnya.
Menanggapi pemaparan para kepala daerah, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan perlunya penyusunan road map pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi serta mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera menyelesaikan persoalan batas wilayah yang masih tersisa.
“Kami berharap komitmen ini segera ditindaklanjuti agar pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk RI–RDTL, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Rifqinizamy.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub NTT turut didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Dinas PMD Provinsi NTT Viktor Manek, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala BPPD NTT Maksi Nenabu, Kepala Badan Penghubung Pemprov NTT Florida Taty Setyawati, serta Kepala Bidang Anggaran BKAD Provinsi NTT Ronald Ampiran.
