Pertamina Perkuat Koordinasi dengan Pemda dan APH untuk Jaga Kelancaran Penyaluran BBM di Lembata

LEMBATA,NW.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya menjaga kelancaran penyaluran serta mengoptimalkan pelayanan BBM kepada masyarakat.Jumat 6 November 2026

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa sinergi lintas instansi menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan kondisi pelayanan BBM di Lembata.

“Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait, disertai pengawasan langsung terhadap proses operasional penyaluran BBM.

Kami berupaya memastikan setiap tahapan, mulai dari penerimaan pasokan hingga penyaluran ke SPBU, berjalan dengan baik agar kebutuhan energi masyarakat dapat terlayani secara optimal,” ujar Ahad.

Dalam pertemuan bersama Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Lembata, dibahas sejumlah langkah pengaturan pembelian BBM yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah.

Langkah tersebut meliputi penerbitan aturan pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat, serta penerapan skema ganjil-genap sementara untuk pembelian BBM di SPBU.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lembata bersama Tim Satgas dan APH dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus memantau pelaksanaan penyaluran BBM di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga bersama tim Fuel Terminal Maumere akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses bongkar muat BBM yang dijadwalkan berlangsung pada dini hari.

Pengawasan juga dilakukan hingga proses penyaluran pasokan menuju SPBU guna memastikan kelancaran operasional.

Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mendukung upaya penanganan bersama seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan BBM kepada masyarakat Lembata dapat berlangsung dengan tertib dan optimal.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dapat melapor ke Pertamina Contact Center 135.