Wagub NTT Johni Asadoma Bersama SKALA dan Sekda Kaltara Bahas Pajak Kendaraan Air untuk Optimalkan PAD

KALTARA.NW.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, bersama tim Pemerintah Provinsi NTT dan SKALA melakukan studi tiru ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempelajari sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), Kamis (22/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Utara ini bertujuan menggali pengalaman Kaltara dalam mengelola pajak kendaraan air sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.

Rombongan Wagub NTT disambut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., bersama Asisten III dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara. 

Setelah penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama di lantai IV Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Sekda Kaltara, Denny Harianto, menyampaikan bahwa Kalimantan Utara dan NTT memiliki kesamaan karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan dengan potensi transportasi air yang besar.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di atas air pada 5 Januari 2025.

Penerapan kebijakan tersebut didukung regulasi yang mengatur dasar pengenaan pajak, tarif, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Menurut Denny, sistem pemungutan pajak kendaraan air juga diintegrasikan dengan persyaratan operasional transportasi air.

Langkah ini bertujuan memperkuat kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi dan pendataan kendaraan.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, sebanyak 70 unit kendaraan air telah terdaftar sebagai objek pajak pada 2025. 

Dari jumlah itu, 62 unit atau sekitar 89 persen telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Denny berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam mengembangkan kebijakan serupa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Sementara itu, Wagub NTT Johni Asadoma mengatakan, NTT memiliki potensi kelautan dan transportasi antarpulau yang besar. 

Provinsi NTT memiliki pulau dengan garis pantai sekitar 5.700 kilometer, sehingga transportasi laut menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Namun, menurut Johni, besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan inovasi dan pengelolaan yang tepat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

“Kami mendengar bahwa Kalimantan Utara sudah menerapkan pemungutan pajak kendaraan di atas air.

Ini menjadi angin segar bagi kami untuk mempelajari mekanismenya dan melihat peluang penerapannya di NTT,” ujar Johni.

Ia mengatakan, melalui studi tiru tersebut, tim Pemprov NTT ingin mempelajari proses pendataan objek pajak, mekanisme pemungutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Johni berharap pengalaman Kalimantan Utara dapat menjadi referensi bagi NTT untuk merancang sistem pemungutan pajak kendaraan air yang efektif, transparan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan studi tiru tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk saling berbagi pengalaman, mendorong inovasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi dan pendapatan daerah.

Kunjungan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertukaran pengetahuan, tetapi juga membuka peluang kerja sama antara NTT dan Kalimantan Utara dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan pengembangan potensi kelautan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa plakat dan kain tenun ikat khas NTT serta cenderamata dan ikat kepala khas Kalimantan Utara sebagai simbol persahabatan dan penguatan hubungan kedua provinsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perhubungan, Inspektur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Biro Umum, serta perwakilan SKALA Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara Wagub NTT didampingi Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Florida Setyawati, S.T.; Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johni Ataupah; serta Kepala SKALA NTT, Eripto Marviandi, yang bertindak sebagai fasilitator kegiatan.