KUPANG.NW.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dengan 52 lembaga mitra pembangunan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur dan perubahan iklim.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam forum Friends of NTT: General Audience, 5 Minutes Presentation and Matchmaking 2026 yang digelar di Hotel Harper Kupang, Jumat (2/10/2026).
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, mengatakan kompleksitas persoalan pembangunan di NTT membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Terus terang, tantangan sebesar ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah seorang diri.
Kita membutuhkan pengetahuan, pengalaman, sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan jejaring dari semua pihak yang peduli,” ujar Johni saat membuka forum.
Menurutnya, dukungan dari lembaga non-pemerintah maupun masyarakat NTT di luar daerah selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di NTT.
Johni mencontohkan penggalangan dana penanganan stunting senilai Rp1 miliar oleh Forum Pemuda Kupang Jakarta (FPKJ), serta bantuan sebesar Rp500 juta untuk penanganan bencana di Flores dari warga Flobamora di Papua Barat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi NTT, Theresia Maria Florentina, menyampaikan hasil pemetaan awal menunjukkan terdapat 52 mitra pembangunan aktif yang menjalankan berbagai program di NTT.
Ke-52 mitra tersebut terdiri atas 23 NGO/LSM lokal, 12 International Non-Governmental Organization (INGO), serta lembaga bilateral, multilateral dan filantropi lainnya.
Para mitra mengelola 115 program dan 363 kegiatan yang mencakup 26 urusan pemerintahan dan tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.
“Sebanyak 170 kegiatan dijalankan oleh NGO/LSM lokal dan 89 kegiatan dikelola oleh INGO.
Sektor kesehatan dan gizi menjadi fokus terbesar dengan 80 kegiatan atau sekitar 22 persen,” ungkap Theresia.
Program tersebut antara lain mencakup penanganan stunting, imunisasi, sanitasi, kesehatan ibu dan anak serta berbagai layanan dasar lainnya.
Theresia menyebutkan, sebanyak 33 dari 52 mitra berkonsentrasi pada urusan wajib pelayanan dasar.
Forum Friends of NTT diarahkan sebagai implementasi Dasa Cita ke-10, “Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama”.
Melalui forum tersebut, Pemprov NTT mempertemukan kebutuhan prioritas daerah dengan dukungan teknis, pembiayaan, teknologi, inovasi dan riset dari para mitra.
“Forum ini mengintegrasikan kebutuhan prioritas daerah dengan dukungan teknis, pembiayaan, teknologi, inovasi, dan riset dari mitra melalui tiga tahapan utama: General Audience, 5 Minutes Presentation, dan Matchmaking. Pelaksanaan forum ini turut didukung penuh oleh UNICEF,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, setiap OPD dan mitra pembangunan akan menunjuk satu focal point kolaborasi.
Pertemuan teknis lanjutan ditargetkan berlangsung paling lambat 14 hari kerja, sedangkan penyelesaian rencana kerja kolaborasi ditetapkan dalam waktu 30 hari kerja.
Pemprov NTT juga akan membangun thematic partnership agar kerja sama dengan para mitra dapat berjalan secara berkelanjutan. Evaluasi dan pemantauan kolaborasi akan dilakukan setiap tiga bulan oleh Bapperida Provinsi NTT.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Perwakilan UNICEF Yudhistira Yewangoe, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, pimpinan lembaga mitra pembangunan, perwakilan TP PKK, TP Posyandu, Pokja Bunda PAUD dan Pokja Bunda Literasi.
Komentar (0)
Ingin berkomentar? Masuk ke akun pembaca Anda.
Belum punya akun? Daftar gratis
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!