Polairud Polda NTT Antar 2,5 Ton Beras untuk Warga Terdampak Gempa di Pulau Papagarang

MABAR.NW.id — Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak melalui jalur laut untuk memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai Barat.

Menggunakan Kapal Patroli Polisi (KPC) XXII-2007, personel Polairud Polda NTT membawa bantuan logistik dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo menuju Pulau Papagarang dan wilayah terdampak lainnya.

Bantuan yang disalurkan cukup beragam, dengan total 2,5 ton beras sebagai bantuan utama dari Pemerintah Daerah.

Selain beras, bantuan juga terdiri atas 25 dos mi instan, lima kasur tipis, 15 selimut, satu karung barang campuran, lima dos tisu kering Jolly, lima dos tisu basah Cussons Baby, empat dos air mineral, serta lima dos biskuit Roma Kelapa.

KPC XXII-2007 bertolak dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo sekitar pukul 15.40 Wita. Satu jam kemudian, kapal tiba di Pulau Papagarang dan langsung melakukan pembongkaran logistik untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa.

Setelah proses penyaluran bantuan selesai, kapal kembali bertolak menuju Labuan Bajo sekitar pukul 17.00 Wita dan tiba sekitar pukul 18.00 Wita. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 18.20 Wita dalam kondisi aman dan lancar.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari langkah tanggap dan pemulihan pascabencana. Kehadiran Polairud dinilai penting karena sebagian masyarakat terdampak berada di wilayah kepulauan yang akses transportasinya sangat bergantung pada jalur laut.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meringankan beban masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa bumi.

Lebih dari sekadar bantuan pangan, distribusi logistik ini juga diarahkan untuk mendukung pemulihan masyarakat dari sisi fisik, psikologis, hingga sosial ekonomi.

Polairud Polda NTT memastikan distribusi bantuan kemanusiaan ke kawasan pesisir terdampak gempa akan terus dilakukan. Penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah pesisir lainnya dijadwalkan kembali berlangsung pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Langkah tersebut menegaskan komitmen kepolisian bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat terdampak bencana, termasuk warga yang tinggal di pulau-pulau dengan akses terbatas, tidak merasa sendirian dalam menghadapi masa sulit pasca bencana.