JAKARTA, NW.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pembangunan infrastruktur mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, menegaskan pihaknya siap mengawal dan memfasilitasi usulan pembangunan infrastruktur yang diajukan Pemprov NTT.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, yang didampingi Kepala Dinas PUPR NTT, Benyamin Nahak, di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Johni Asadoma membawa aspirasi pembangunan dari seluruh kabupaten/kota di NTT, dengan mengusulkan pembangunan 19 ruas jalan strategis sepanjang sekitar 348 kilometer senilai Rp1,544 triliun, serta tujuh jembatan strategis dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar.
Total nilai usulan infrastruktur tersebut mencapai lebih dari Rp1,65 triliun.
Menurut Johni, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi NTT yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang menantang, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
"Kami datang membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di NTT. Dukungan Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera terwujud dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Johni.
Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut telah melalui proses verifikasi dan memenuhi Readiness Criteria (RC) sehingga siap untuk diproses lebih lanjut oleh pemerintah pusat.
Johni menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan di NTT bukan hanya penting bagi masyarakat daerah, tetapi juga memiliki nilai strategis nasional.
Infrastruktur tersebut akan memperkuat konektivitas kawasan perbatasan dengan Timor-Leste, membuka akses menuju kawasan pariwisata, mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta menekan biaya logistik di wilayah kepulauan.
Selain mengajukan dukungan pembiayaan melalui APBN, Pemprov NTT juga meminta percepatan alih status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional karena memiliki fungsi strategis sebagai koridor ekonomi dan kawasan perbatasan.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia G. L. Kalake mengapresiasi kesiapan Pemprov NTT yang telah menyusun usulan secara komprehensif dan dilengkapi dokumen teknis.
"Kami siap membantu Pemerintah Provinsi NTT. Usulan ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi bersama kementerian teknis, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum.
Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, kami akan berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT tetap berjalan," tegas Ayodhia.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Pusat juga menyatakan akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan sistem irigasi, peningkatan konektivitas kawasan perbatasan Motaain, pembangunan hunian tetap bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, serta pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah.
Di sektor pertanian, Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 juga telah mengalokasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 21 kabupaten/kota di NTT seluas 2.403,24 hektare dengan nilai anggaran sekitar Rp209,55 miliar guna mendukung program swasembada pangan nasional.
Mengakhiri pertemuan, Johni Asadoma berharap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dapat segera diwujudkan dalam bentuk program nyata sehingga mampu membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat NTT
Komentar (0)
Ingin berkomentar? Masuk ke akun pembaca Anda.
Belum punya akun? Daftar gratis
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!