KUPANG,NW.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi tersebut menjadi dasar penajaman kebijakan serta penataan birokrasi guna mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah sepanjang tahun 2026.
Komitmen itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin apel bersama ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman Gedung Sasando, Senin (5/1/2026).
Apel tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta seluruh ASN Pemprov NTT.
Gubernur Melki menegaskan, evaluasi kinerja ASN dan OPD tidak akan dilakukan secara formalitas, melainkan berbasis data, penilaian objektif, dan melibatkan persepsi publik.
Metode yang digunakan meliputi survei masyarakat, penataan ulang jabatan, serta penajaman program prioritas pusat dan daerah, khususnya yang menyasar wilayah tertinggal, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
“Perjalanan pemerintahan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 harus kita evaluasi secara jujur dan objektif. Tidak cukup hanya berdasarkan laporan internal, tetapi juga mendengar langsung penilaian publik,” ujar Melki.
Menurutnya, evaluasi merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral.
Ia menekankan bahwa capaian positif patut diapresiasi, namun kekurangan harus diakui untuk diperbaiki.
Sebagai bagian dari refleksi pemerintahan, Pemprov NTT juga akan menggunakan berbagai referensi evaluatif, termasuk survei persepsi masyarakat dan penulisan perjalanan pemerintahan oleh berbagai pihak.
Salah satu rujukan yang disebutkan adalah buku refleksi perjalanan 67 tahun Nusa Tenggara Timur yang ditulis oleh banyak penulis dan akan tersedia dalam versi digital.
“Kita harus membiasakan diri mendengar apa adanya, baik pujian maupun kritik. Dari situlah kita menentukan arah ke depan,” kata Melki.
Evaluasi tersebut mencakup kinerja seluruh OPD dan sektor sejak dirinya dilantik pada 20 Februari 2025 hingga Februari 2026.
Hasilnya akan menjadi panduan perbaikan kebijakan, penyempurnaan program, serta persiapan agenda pembangunan selanjutnya.
Gubernur Melki juga memastikan akan dilakukan pembahasan mendalam dalam satu hingga dua pekan ke depan bersama Wakil Gubernur dan pimpinan OPD untuk merumuskan langkah-langkah strategis, baik secara kolektif maupun sektoral.
“Keputusan strategis yang dihasilkan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh setiap OPD,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan nasional, Melki menekankan pentingnya mengamankan dan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah.
Program tersebut mencakup kemandirian pangan, kemandirian energi, program makan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, serta agenda strategis nasional lainnya.
Selain itu, sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi NTT yang telah berjalan akan kembali ditajamkan agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program yang sudah kita jalankan akan kita perkuat agar seluruh komitmen kepada masyarakat NTT benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus implementasi kebijakan ke depan akan diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi persoalan paling berat, seperti daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
“Kita mulai dari tempat yang paling sulit. Jika di sana bisa kita urai pelan-pelan, maka persoalan ekonomi dan sosial lainnya juga bisa kita benahi,” jelasnya.
Gubernur Melki juga mengungkapkan rencana penataan ulang struktur OPD, termasuk rotasi dan pengisian jabatan pimpinan secara terbuka dan transparan. Proses tersebut ditargetkan mulai menunjukkan hasil pada Januari hingga Februari 2026.
“Formulasi ulang akan dilakukan agar ASN yang memimpin benar-benar figur terbaik dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik,” katanya.
Dalam arahannya, Melki turut menyinggung sejumlah persoalan krusial yang masih menjadi perhatian, seperti penanganan pengungsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), bencana alam, serta insiden tenggelamnya kapal yang melibatkan warga negara asing asal Spanyol.
Ia menegaskan bahwa pencarian korban akan terus dioptimalkan karena menyangkut tanggung jawab kemanusiaan sekaligus nama baik daerah dan bangsa di mata internasional.
“Ini menyangkut reputasi bangsa. Saya minta semua pihak bekerja maksimal agar seluruh korban bisa ditemukan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gubernur Melki mengajak seluruh ASN menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penguatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan semangat tahun baru ini, mari kita melayani masyarakat dengan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” pungkasnya.
