Hukum  

Hakim Tolak Pledoi, Roni Sonbay Divonis 5,6Tahun Penjara di Kasus Korupsi Proyek Sekolah Rp5,8 Miliar

Avatar
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT yang terdiri dari Alfredo Manullang, Aristya Asmara, Jacky Lomi, dan Silvianus Nangus

KUPANG.NW.id – Majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada Hironimus Sonbay alias Roni Sonbay dalam perkara dugaan korupsi proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp350 juta subsider 120 hari kurungan.

Tak hanya itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2.063.719.487. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 720 hari.

Kasus ini berkaitan dengan proyek tahun anggaran 2021 dan 2022 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp5,8 miliar.

BACA JUGA:  Wakapolda NTT Pimpin Apel Operasi Zebra Turangga 2025, Tekankan Pelayanan Humanis dan Disiplin Berlalu Lintas

Sidang putusan dipimpin Ketua Majelis Hakim I Nyoman Agus Hermawan, didampingi hakim anggota Raden Haris Prasetyo dan Bibik Nurudduja.

Dalam amar pertimbangannya, majelis hakim secara tegas menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan terdakwa dan penasihat hukumnya.

Hakim menilai alat bukti berupa rekaman dalam bentuk compact disk (CD) yang diajukan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak didukung bukti lain serta tidak memiliki kejelasan otentifikasi

“Alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga pledoi dinyatakan tidak beralasan,” tegas majelis hakim.

BACA JUGA:  Polda NTT Ungkap Kasus TPPO, Dua Tersangka  Rekrut Korban dari TTS Disiksa dan Tak Digaji di Batam

Usai persidangan, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT yang terdiri dari Alfredo Manullang, Aristya Asmara, Jacky Lomi, dan Silvianus Nangus menyatakan bahwa putusan tersebut telah membuktikan dakwaan primer jaksa.

Menurut JPU, majelis hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Terkait bukti rekaman yang diajukan dalam pledoi, jaksa menegaskan bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, bukti elektronik harus melalui proses
otentifikasi untuk memastikan keaslian.

“Harus ada pembuktian secara forensik untuk memastikan keaslian. Tanpa itu, bukti elektronik tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” jelas JPU.

BACA JUGA:  PMKRI Ancam Demo di Kejati NTT Jika Berkas Kasus Penelantaran Anak TSK  Mokris Lay Tak Kunjung P21

Atas putusan tersebut, pihak JPU menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *