KUPANG.NW,id – Persoalan sampah yang selama ini menjadi momok di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur kini mulai dijawab dengan pendekatan berbeda.
Bukan sekadar dibersihkan, tetapi diubah menjadi sumber penghasilan warga.
Hal itu terlihat saat Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, turun langsung meninjau Program Kampung SABU (Sampah Bersih dan Unggul) di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Jumat (27/2).
Program yang digagas oleh Pertamina Patra Niaga melalui Integrated Terminal Tenau ini dinilai bukan sekadar program CSR biasa.
Kampung SABU hadir dengan pendekatan ekonomi sirkular—mengubah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai jual.
Dalam kunjungan tersebut, Melki didampingi Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Kupang Yosef Lede, serta Kepala Dinas PMD Provinsi NTT Viktorinus Manek.
Rombongan disambut langsung oleh Integrated Terminal Manager Tenau, Muhammad Imam Syafii.
Sorotan utama tertuju pada inovasi pengolahan sampah plastik menjadi ecobrick.
Botol plastik yang diisi dan dipadatkan dengan limbah plastik itu kemudian dirangkai menjadi produk kreatif seperti ecoSofa yang memiliki nilai ekonomis.
“Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah fondasi utama menjawab persoalan lingkungan.
Kalau dikelola dengan benar, sampah bukan lagi masalah, tapi peluang ekonomi,” tegas Melki di lokasi kegiatan.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov NTT membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan dunia usaha dalam menangani persoalan lingkungan sekaligus kemiskinan.
Program Kampung SABU sendiri tidak hanya mengajarkan warga memilah sampah, tetapi juga memperkuat kelembagaan kelompok dan membuka akses ekonomi. Warga binaan kini mampu mengelola sampah secara sistematis dan produktif.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa program TJSL perusahaan dirancang untuk memberi dampak jangka panjang.
“Kami tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga penciptaan nilai ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Harapannya, kelompok-kelompok ini bisa mandiri dan berkembang,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Viktorinus Manek, yang menyebut Kampung SABU sebagai contoh konkret kolaborasi produktif lintas sektor.
Kunjungan ini pun disebut sebagai momentum penting. Jika model Kampung SABU berhasil direplikasi di wilayah lain, bukan tidak mungkin persoalan sampah di NTT bisa ditekan sekaligus membuka lapangan ekonomi baru bagi masyarakat.
Kini, tantangannya bukan lagi pada konsep, tetapi pada konsistensi dan keberlanjutan. Mampukah kolaborasi ini menjadikan sampah sebagai “mesin ekonomi” baru bagi warga NTT? Waktu yang akan menjawab.
