Kupang,NW.id — Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si secara terbuka menyatakan bahwa tragedi meninggalnya seorang anak berusia 11 tahun di Kabupaten Ngada telah menjadi alarm darurat bagi sistem perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur.
Pernyataan tegas itu disampaikan Kapolda saat menghadiri Syukuran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT) di Mapolda NTT, Rabu (4/2/2026).
“Kasus di Ngada ini bukan lagi kasus biasa. Seorang anak meninggal dunia hanya karena persoalan alat tulis sekolah dan tekanan ekonomi keluarga. Ini sudah menjadi atensi nasional, bahkan sampai ke Istana,” tegas Kapolda NTT di hadapan jajaran pejabat utama Polda NTT.
Kapolda menilai, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta praktik perdagangan orang (PPO) di NTT menunjukkan adanya persoalan struktural yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi sesaat.
Dalam konteks itu, Kapolda menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO merupakan langkah strategis Polri untuk memperkuat kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan.
Direktorat tersebut secara nasional telah dilaunching oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 21 Januari 2026 dan kini resmi beroperasi di Polda NTT.
“Ini bukti bahwa negara hadir. Tapi kita juga harus jujur, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Persoalan perempuan, anak, dan perdagangan orang ini terlalu besar jika ditangani secara sektoral,” ujar Kapolda.
Ia mengakui keterbatasan personel dan anggaran masih menjadi tantangan. Namun, Kapolda memastikan penguatan akan dilakukan secara bertahap melalui mutasi internal dan dukungan lintas fungsi di tubuh Polri.
Sebagai langkah konkret, Polda NTT akan segera mengoperasikan fasilitas “Rumah Bahagia” yang difungsikan sebagai pusat pendampingan korban, trauma healing, dan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan maupun perdagangan orang.
“Rumah Bahagia ini bukan sekadar gedung. Ini simbol pendekatan humanis. Diisi konselor psikologi, Bhayangkari, dan Polwan tersertifikasi. Korban harus dipulihkan sebelum kita bicara penegakan hukum,” tegasnya.
Kapolda juga secara terbuka meminta jajaran Direktorat PPA-PPO untuk tidak bekerja dalam “ruang tertutup”. Ia mendorong kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, hingga penggiat kemanusiaan.
“PPO di NTT sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi sorotan nasional. Kalau kita masih jalan sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan pernah selesai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda NTT juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H sebagai Direktur PPA dan PPO Polda NTT. Menurutnya, kepercayaan Polri kepada hanya 11 perwira di seluruh Indonesia untuk jabatan ini menunjukkan betapa strategisnya direktorat tersebut.
“Bertugas di PPA dan PPO bukan soal mengejar statistik perkara. Ini soal kemanusiaan. Negara diuji dari caranya melindungi yang paling lemah,” pungkas Kapolda.
Acara syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolda NTT yang didampingi Wakapolda NTT Brigjen Pol. Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H dan diserahkan kepada Direktur PPA dan PPO Polda NTT sebagai simbol komitmen bersama memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.
