JAKARTA.NW,id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Johni Asadoma, menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama yang digelar Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di East Tower Lantai 42, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3) sore.
Diskusi tersebut mengangkat tema penting mengenai kesehatan mental, kemiskinan, serta perlindungan anak di era digital yang dinilai semakin mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Selain Wagub Johni Asadoma, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Endah Sri Rejeki, serta Sekretaris Jenderal GEKIRA Jeremias Ndoen.
Acara dibuka oleh Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian GEKIRA terhadap meningkatnya tekanan kesehatan mental masyarakat di tengah percepatan digitalisasi.
“Teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan narasi yang memecah belah,” ujar Nikson.
Dalam diskusi tersebut dipaparkan data bahwa lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental, yang terdiri dari sekitar 19 juta gangguan emosional dan 12 juta depresi.
Para narasumber menekankan bahwa persoalan kesehatan mental bukan hanya persoalan klinis, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam paparannya menegaskan bahwa literasi kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital dan maraknya kejahatan siber.
Menurutnya, kemajuan teknologi yang serba cepat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, hingga menjalani kehidupan sehari-hari.
Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang berdampak pada kondisi mental masyarakat.
Ia menambahkan, di Provinsi NTT sendiri penanganan kesehatan mental masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan hingga keterbatasan tenaga psikososial.
“Secara nasional sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa, sementara di NTT tantangan penanganannya masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, keterbatasan tenaga psikososial, serta stigma masyarakat,” ujar Johni.
Johni juga menyoroti dampak kemudahan akses digital terhadap anak dan remaja yang dinilai semakin rentan menghadapi tekanan sosial.
“Karena itu, penguatan ketahanan mental generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, serta dukungan sosial yang sehat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko menilai persoalan kesehatan mental tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah individu semata, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat secara luas.
“Ini bukan hanya masalah masing-masing orang, tapi menyangkut peradaban banyak orang. Karena itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh harapan,” jelas Budiman.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Endah Sri Rejeki mengungkapkan data yang memprihatinkan terkait kondisi kesehatan mental anak.
Ia menyebutkan bahwa tercatat sebanyak 1.498 kasus bunuh diri pada anak usia 13 hingga 17 tahun sepanjang periode 2015 hingga 2023.
Karena itu, penguatan literasi kesehatan mental serta perlindungan anak menjadi bagian penting dalam kebijakan nasional.
Sementara Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya penyusunan data tunggal nasional serta strategi komprehensif dalam penanganan kemiskinan, termasuk melalui program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menutup diskusi, Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas nasional, memperluas layanan kesehatan mental bagi masyarakat, memperkuat perlindungan anak di ruang digital, serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui program sosial dan pendidikan keluarga.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen bangsa dalam menghadapi tantangan kesehatan mental di era digital.
